ATURAN PAJAK ASET CRYPTO di INDONESIA

News Apr 07, 2022

Pada 1 Mei 2022 mendatang aturan baru terkait pajak aset crypto Indonesia resmi diterbitkan, dengan adanya aturan tersebut maka perdagangan aset crypto di Indonesia akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani  ini resmi mengenakan pajak pada transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum dan lainnya di Indonesia, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomer 68 tahun 2022.

Dalam aturan pajak crypto Indonesia ini disebutkan bahwa besaran pajak crypto atau tarif PPN crypto berbeda-beda untuk masing-masing penyerahan barang dan jasa kena pajak.

  • PPN Penjualan Crypto.

-jual beli aset crypto dengan menggunakan uang fiat.

-tukar-menukar aset crypto dengan aset crypto lainnya(swab).

-tukar-menukar aset crpyto dengan barang selain aset crypto dan/atau jasa.

  • PPN Jasa Perdagangan Crypto.

Terdapat ketentuan yang berbeda terhadap PPN atas penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset crypto.

-jual beli aset crypto menggunakan mata uang fiat.

-tukar-menukar aset crypto dengan aset crypto lainnya (swab).

-dompet elektronik (e-wallet) meliputi deposit,penarikan dana (withdrawal), pemindahan (transfer aset crypto) dan penyediaan atau pengelolaan media penyimpanan aset crypto.

  • PPN Jasa Verifikasi Penambang Crypto.

Verifikasi transaksi aset crypto oleh penambang crypto juga akan dikenakan PPN, PPN yang dipungut dan juga disetorkan sebesar 10 persen dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas aset crypto yang diterima oleh penambang dan juga yang diterima dari sistem block reward.

Tags